Rakyat Pekerja Tergadai Ke Kantior Nekolim

Rakyat pekerja tidak pernah kuasa sejak 17 Agustus 1945. Seperti kata Soekarno, “Rakyat Indonesia dahulunya menderita di bawah feodalisme kerajaan bangsa sendiri, lalu menderita karena harus memikul regulasi imperialisme dari dunia Barat…. Rakyat Marhaen tidak pernah merdeka!” Namun, setelah mempunyai Negara merdeka dan terutama sejak rezim Orde Baru sampai dengan rezim Reformasi ini, lagi-lagi rakyat pekerja harus patuh pada regulasi imperialisme. Rakyat pekerja yang akan melawan regulasi imperialisme, kini telah disediakan berbagai Undang-Undang (UU) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang siap untuk memberangus perlawanan tersebut, seperti UU Intelijen, RUU Penanganan Konflik Sosial, RUU Keamanan Nasional dan yang lainnya.

Betapa ironisnya, rakyat pekerja bersimbah keringat dan darah untuk mengolah hasil laut dan bumi Indonesia demi hajat hidup orang banyak. Sementara, para pengusaha dan elit politik yang banyak melakukan korupsi, penjarahan hajat hidup rakyat dan kekayaan Negara, malah mendapatkan bintang jasa kehormatan. Padahal, para pengusaha dan elit politik tersebut menggunakan kekuasaannya untuk menggadaikan laut, bumi dan segala isinya, serta tenaga dan tubuh rakyat pekerja kepada Neoliberalisme-Kolonialisme-Imperialisme atau Nekolim.

Nekolim adalah bentuk kapitalisme yang paling mutakhir dari abad millennium ketiga. Kemaharajaan (imperium) kapitalis saat ini beroperasi ibarat perusahaan pegadaian di Negara-negara Afrika, Asia, Arab, Amerika Selatan dan juga Negara-negara yang tergolong miskin di Eropa seperti Yunani. Imperium kapitalisme memaksa dengan dalih investasi kepada kelompok pimpinan politik Negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, agar menggadikan bumi dan seluruh isinya kepada korporasi perusahaan imperialis yang disebut TNC/MNC. Kelompok pimpinan politik yang disebut oligarki politik itu meyakinkan rakyat pekerja bahwa dana investasi tersebut adalah untuk membuka lowongan kerja dan pembangunan modernisasi Negara. Di Negara kita, oligarki politik inilah penggadai Negara, kekayaan Negara dan rakyat pekerja kepada imperium kapitalis, yang ironisnya justru mendapat tanda jasa kehormatan dari penguasa Negara. Mereka melakukan hal tersebut demi memperoleh dan melanggengkan jabatan politik sebagai pimpinan partai, pimpinan daerah, pimpinan Negara, pimpinan lembaga-lembaga Negara, pimpinan komisi-komisi Negara, pimpinan parlemen, pimpinan peradilan, pimpinan proyek-proyek pembangunan dan sebagainya.

Jalan yang digunakan para oligariki politik pun sangat sistematis. Mereka menggunakan kekuasaanya untuk melanggengkan kepentingannya. Regulasi yang dibuat oleh para oligarki politik menjadi sebuah alat politik untuk melancarkan kepentingan agenda Nekolim. Beberapa regulasi yang sudah disahkan, seperti UU Penanaman Modal, UU Intelijen, UU Minyak dan Gas, UU Sumber Daya Air, UU Ketenagalistrikan serta regulasi lainnya, telah mendapatkan penolakan dari berbagai elemen rakyat. Namun, karena tidak memiliki kekuatan politik apapun, maka penolakan atau protes dari kelompok masyarakat sepertinya tidak menjadi hambatan bagi oligarki politik tersebut. Saat ini, bahkan kelompok oligarki politik tersebut telah menyiapkan berbagai regulasi untuk semakin memperbesar cengkeraman Nekolim di Indonesia. RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, RUU Keamanan Nasional, RUU Penanganan Konflik Sosial, RUU OJK, RUU JPSK dan yang lainnya telah disiapkan untuk memperluas jangkauan korporasi TNC/MNC demi mengeruk keuntungan di Indonesia dan mempersempit ruang demokrasi. Dua tujuan tersebut menjadi agenda para oligarki politik di Indonesia ketika menciptakan berbagai regulasi.

Sekali lagi, rakyat Indonesia terjajah dan digadaikan ke kantor Nekolim.

Redaksi